Pemkot Surabaya Gaspol Kampung Pancasila, 12 Ribu ASN dan Pemuda Turun Dampingi 1.361 RW

Post 20/04/2026

Warta Metropolis Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakselerasi penguatan nilai-nilai gotong royong melalui program Kampung Pancasila dengan melibatkan pemuda dan 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendampingi 1.361 Rukun Warga (RW). Langkah ini ditempuh sebagai upaya menghidupkan solidaritas sosial di tingkat kampung yang selama ini menjadi fondasi Kota Pahlawan.

Pelibatan ribuan ASN dan pemuda ini menjadi bagian dari strategi pemkot untuk memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila berjalan konkret di tingkat akar rumput. Namun, pemkot menyadari, upaya tersebut tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat, termasuk elemen sosial lainnya.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat launching Kampung Pancasila 2026 di RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini turut diikuti tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, serta perwakilan dari 1.361 RW secara daring.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa kekuatan utama Surabaya terletak pada budaya gotong royong yang telah terbangun sejak lama. Ia mengingatkan sejak dekade 1960-an, Surabaya dibangun di atas nilai kekeluargaan dan toleransi tinggi.

"Sejak tahun 1.960 Surabaya itu sudah punya toleransi yang tinggi. Ini yang harus kita pegang dan kita lanjutkan. Maka kampung Pancasila ini tidak boleh berhenti, dan Surabaya harus tegak berdiri dengan gotong-royong," ujar Wali Kota Eri.

Untuk itu, Wali Kota Eri menegaskan semangat Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari melalui gotong royong. Sebab, ia mengakui, membangun Surabaya tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah tanpa dukungan aktif masyarakat, terutama generasi muda.

"Kalau njenengan (anda) bilang Surabaya harus sejahtera tanpa pergerakan anak muda, itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin namanya pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan itu sendiri," katanya.

Ia mencontohkan konsep kesejahteraan kolektif melalui praktik distribusi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Menurutnya, praktik baik tersebut masih sangat relevan apabila diterapkan di era sekarang.

"Kenapa di zaman Sayyidina Utsman itu negerinya makmur. Karena rakyatnya yang mampu, yang memiliki kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, itu dijadikan satu, terus diberikan kepada siapa di kampung itu yang membutuhkan," tuturnya.

Oleh sebabnya, melalui Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya mendorong penguatan pada berbagai bidang, termasuk lingkungan, sosial budaya, kemasyarakatan dan ekonomi. Di bidang lingkungan, Wali Kota Eri mengajak warga mulai memilah sampah dari rumah karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.

"Bayangkan kalau (botol plastik) itu sudah dipisah di masing-masing RW, kemudian botolnya dijual, itu bisa menghasilkan uang, masuk ke kas RW, dibuat pergerakan sosial. Itu luar biasa," ujarnya.

Sedangkan pada bidang sosial budaya, program ini juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas antarwarga, khususnya membantu masyarakat kurang mampu melalui mekanisme gotong royong. Ia menggarisbawahi pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran dengan mengutamakan kebutuhan warga di RW setempat.

"Karena kita kadang-kadang tidak mau mengeluarkan sedekah kita ke RW, tapi lewat lembaga lain. Akhirnya lembaga lain tadi tidak mengeluarkan infaqnya yang kita bantukan ke RW kita, tetapi ke tempat lain. Padahal di dalam RW kita ada yang masih tidak bisa sekolah, ada yang masih miskin," paparnya.

Ia menegaskan setiap persoalan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat RW dengan dukungan pemerintah. Namun, hal itu mensyaratkan adanya laporan aktif dari masyarakat, mulai dari Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, maupun pengurus RT/RW.

"Jadi kalau ada masalah fasum (fasilitas umum) atau anak tidak bisa sekolah, itu harusnya selesai di RW dengan pemerintah kotanya turun. Tapi apakah pemerintah kota (sendiri) bisa? Tentu tidak bisa kalau tidak ada laporan, tidak ada pergerakan dari RW. Karena itu saya berharap setiap RW akan didampingi oleh ASN," katanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan kelompok keagamaan, untuk terlibat aktif dalam pendampingan Kampung Pancasila. Baginya, keberhasilan Surabaya dalam menuntaskan berbagai persoalan, tidak hanya ditentukan oleh pemerintah melainkan gotong royong warga.

"Insyaallah kita akan bergerak bersama, kita akan bergandengan tangan untuk menjadikan Surabaya sejahtera. Bukan karena wali kotanya, tapi karena RT/RW, PKK, KSH, dan tokoh masyarakat yang ada di Surabaya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Kampung Pancasila Kota Surabaya Irvan Widyanto menambahkan bahwa program ini diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat RW dengan menitikberatkan pada nilai gotong royong.

"Program Kampung Pancasila ini sendiri bagaimana memberdayakan seluruh unsur masyarakat yang ada di level RW untuk bersama-sama berkolaborasi," kata Irvan.

Irvan juga menuturkan gagasan Kampung Pancasila tidak lepas dari pengalaman Surabaya saat menghadapi pandemi Covid-19. Pada masa itu, nilai-nilai gotong royong tumbuh secara spontan di tengah masyarakat tanpa menunggu intervensi pemerintah.

"Di semua (kampung) itu terjadi, dan itu tanpa diperintah. Jadi spontanitas gotong royong (warga) dilakukan untuk mengatasi masalah di kampung itu sendiri," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya ini.

Pengalaman tersebut kemudian dirumuskan Wali Kota Eri Cahyadi menjadi filosofi Kampung Pancasila, dengan memperkuat solidaritas sosial di tingkat RW untuk membantu warga yang membutuhkan. Karenanya, program ini menyasar berbagai persoalan, mulai dari pencegahan stunting dan gizi buruk, akses pendidikan bagi anak, hingga pemberdayaan ekonomi warga.

Sebagai bentuk penguatan Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya menerjunkan sekitar 12.000 ASN sebagai pendamping. ASN dan para pemuda di wilayah setempat akan mendampingi 1.361 RW agar program ini berjalan efektif dan menjangkau kebutuhan warga secara langsung.

"Kurang lebih sekitar 12.000 ASN yang ada di pemerintah kota itu ditujukan secara langsung untuk menjadi ASN Pendamping. Total ada 1.361 RW itu akan didampingi ASN pendamping untuk bersama-sama dengan warga masyarakat," terang Irvan.

Dalam pelaksanaannya, Kampung Pancasila dibagi ke dalam empat pilar utama. Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Irvan pun menggarisbawahi kunci keberhasilan program terletak pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat. "Jadi diharapkan semua elemen terlibat tanpa memandang suku, tanpa memandang agama apapun," tutupnya. (ADV)