Warta Metropolis Gresik, Bertempat di Kafe Kopi Luwak Lanang di Ramayana Mall Gresik, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh ketua FKM Korda Gresik Bapak Edy Purwanto S.E., S.H.

Dalam sambutannya ketua FKM Korda Gresik mengatakan, "bahwa dengan banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di kalangan UMKM Jatim dan atas permintaan anggota FKM Korda Gresik yang meminta kegiatan rutin dari FKM Jatim digelar di Gresik hal tersebut bertujuan agar ketua FKM Jatim Bapak Bambang Rijanto S.H., M.H., M.M yang juga seorang pengacara tersebut, memberikan arahan atau bimbingan serta pemahaman hukum bagi anggotanya di Korda Gresik ini dengan arahan dari ketua umum ini kami dan segenap anggota kami di Korda Gresik merasakan kenyamanan dan keamanan dalam berwirausaha, hal tersebut di karenakan adanya jaminan perlindungan hukum dari ketua umum kami yang pengacara tersebut," ungkapnya. (Baca Berita Selengkapnya) 

Warta Metropolis Pasuruan, Banyak nya keluhan masyarakat khusus nya pengelolah koperasi dan pelaku UMKM yang masuk dalam link layanan konsultasi hukum gratis di organisasi FKMJatim .

Maka ketua umum FKM Jatim  Bambang RijantoSH.,MH.,MM serta ntuk mewujudkan permintaan dari Anggota FKM korda kab Pasuruan dalam memberikan perlindungan huukum pada anggota nya , maka pada hari kamis, 20 Maret bertempat di sekretariat FKM korda Kab Pasuruan, jam 10 sekitar 50 anggota FKM dan warga sekitar pelaku usaha di gelar kegiatan yang bertajuk sosialisasi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. (Baca Berita Selengkapnya) 

Warta Metropolis Jatim, Peran serta Dinas koperasi Jatim dalam menangani masalah hukum pada masyarakat perlu di acungi jempol.

Adalah BPR dari Pasuruan Harta sendiri dari pasuruan mendapat permasalahan hukum dengan pihak oknum APH dari Polda Jatim. (Baca Berita Selengkapnya) 

Warta Metropolis Jatim, Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di sektor pelayanan hukum tenaga ahli hukum dinas koperasi Prov Jatim memberikan payung hukum kepada koperasi pondok pesantren Annuqayah Sumenep, perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan memayungi usaha AMDK nya dari orang orang yang tidak bertanggung jawab dari sebuah LSM di Lumajang.

Pada hari Senin (30/12) siang pimpinan dan pengurus pondok pesantren Annu Qayah mendatangi layanan konsultasi hukum gratis dinas koperasi Jatim, kehadirannya meminta perlindungan hukum dan konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi dengan LSM tersebut. (Baca Berita Selengkapnya) 

Di Indonesia, hubungan antara etika, bisnis, dan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Ketiganya memiliki saling keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, karena meskipun hukum memberi kerangka aturan yang harus diikuti oleh pelaku bisnis, etika bisnis menambah dimensi moral yang memastikan bahwa setiap langkah bisnis dilakukan dengan rasa tanggung jawab sosial dan pengaruh positif terhadap masyarakat serta lingkungan.(Baca Berita Selengkapnya) 

Alhamdulillah, terima kasih kepada pak bintang pelaku UMKM dari Tuban yang udah hadir dari Tuban langsung untuk berdiskusi dgn sy di ruang konsultasi hukum dinas koperasi dan UKM Prov Jatim , dimana pak bintang mengelukan bahwa dia di undang  oknum aph Krn usaha nya di frosen melanggar hukum dan di kenai denda bayar 20 jt. (Baca Berita Selengkapnya) 

Banyaknya permasalahan di masyarakat kita saat ini itu dikarenakan kurang adanya pemahaman hukum secara universal.

Misal kan saja kasus-kasus pada bisnis terutama di koperasi dan pelaku UMKM itu sangatlah minim dan kurang mendapatkan perhatian. (Baca Berita Selengkapnya) 

Warta Metropolis Surabaya, Bertempat di ruang konsultasi hukum Gratis klinik BDC Dinas Koperasi dan UKM Prov Jatim jl Juanda 22 sidoarjo. Telah hadir pelaku UMKM bpk Siswanto dan pengacara serta konsultan UMKM BP Edy Purwanto S.E., S.H. (Baca Berita Selengkapnya) 

Kunci Sukses dalam Perdagangan Online dan Offline di Era Digital dari Segi Hukum di Indonesia Di era digital, perdagangan online dan offline di bulan novenber tahun2024 menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Namun, kesuksesan usaha tidak hanya ditentukan oleh strategi pemasaran atau inovasi produk, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Memahami regulasi hukum menjadi kunci utama agar usaha berjalan lancar, terpercaya, dan bebas dari risiko hukum. Memahami dan mematuhi hukum yang berlaku adalah investasi penting bagi keberlanjutan usaha, baik di sektor online maupun offline. (Klik Halaman Selanjutnya)

Banyak nya pelaku UMKM yang mendapat kan undangan klarifikasi usaha nya dari APH itu di sangat lah meresa ksn bagi pelaku UMKM di Jawa Timur saat ini 

Kenapa demikian, saat ini pelaku UMKM yang seharusnya di bina dan di beri kemudahan dalam berwirausaha sangat ketakutan dengan surat surat dari aph yang mana mencari kesalahan dari pelaku UMKM salah satu contoh adalah bpk otoyo pelaku usaha air minum di Mojokerto, yang mana di minta hadir ke polres Mojokerto untuk menemui APH yang mana di indo kasih kan ada beberapa pelanggaran , setelah merasa ketakutan tentang hal itu yang bersangkutan menghubungi Bambang Rijanto,SH.,MH .,MM untuk memberikan pemahaman hukum dengan masalah tersebut,                                 (Klik Halaman Selanjutnya)